Sinergi Lintas Wilayah: Satpol PP Kota Probolinggo dan UPT Dinas Pendidikan Kab Probolinggo Jalin Kerja Sama

Sinergi Lintas Wilayah: Satpol PP Kota Probolinggo dan UPT Dinas Pendidikan Kab Probolinggo Jalin Kerja Sama

PROBOLINGGO – Langkah strategis diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Probolinggo dalam memperkuat koordinasi antarwilayah. Pada Selasa (14/04/2026), dilakukan prosesi penandatanganan kesepakatan bersama antara Satpol PP Kota Probolinggo dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan yang berlangsung khidmat ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan program, khususnya dalam hal pengawasan ketertiban umum di lingkungan pendidikan serta pembinaan karakter bagi para pelajar yang beraktivitas di wilayah perbatasan kota dan kabupaten.

Fokus Utama Kerja Sama

Beberapa poin penting yang menjadi landasan kerja sama ini meliputi:

• Pengawasan Pelajar: Peningkatan pengawasan terhadap siswa pada jam belajar guna mengantisipasi adanya pelajar yang membolos di area publik wilayah kota.

• Sosialisasi Peraturan Daerah: Memberikan edukasi terkait ketertiban umum kepada institusi pendidikan di bawah naungan UPT Dinas Pendidikan Kabupaten yang lokasinya berdekatan dengan wilayah administratif kota.

• Respons Cepat Laporan: Membangun jalur komunikasi yang lebih cepat dalam menangani gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat (trantibum) yang melibatkan unsur pendidikan.

Membangun Kolaborasi yang Solid

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari kedua belah pihak menegaskan bahwa batas wilayah administratif tidak boleh menjadi penghalang dalam menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama generasi muda.

"Kerja sama ini adalah bentuk komitmen kami untuk hadir tidak hanya sebagai penegak perda, tetapi juga sebagai mitra dalam dunia pendidikan untuk memastikan lingkungan belajar yang kondusif bagi para siswa," ujar perwakilan Satpol PP Kota Probolinggo.

Pihak UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo pun menyambut positif langkah ini. Dengan adanya kerja sama formal, diharapkan koordinasi di lapangan jika terjadi kendala terkait siswa atau aset pendidikan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan sesuai prosedur yang berlaku.